tugas isd 8

BAB 8 "PERTENTANGAN-PERTENTANGAN SOSIAL DAN INTEGRASI MASYARAKAT"
1. Kepentingan individu untuk memperoleh prestasi  dan posisi ?

Setiap negara sudah dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional (national security). Maka dalam rangka berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia (secrecy), yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses publik untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan terhadap keamanan nasional, namun harus diseimbangkan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi.

Belum lama ini pemerintah telah mengajukan RUU Rahasia Negara (RUU RN) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengajuan RUU RN ini juga didasarkan pada alasan keamanan nasional --yang dalam bahasa RUU ini dirumuskan: “memelihara kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara”. Dengan RUU ini pemerintah mengharapkan, “akan tercipta kontrol terhadap penetapan rahasia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam menetapkan rahasia negara”. Selain, “mengurangi hal-hal yang dirahasiakan dan lebih memperkuat perlindungan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan sebagai rahasia negara”. Tetapi DPR mengembalikan RUU RN ini kepada pemerintah dengan tujuan agar diperbaiki. RUU ini kelihatannya lebih mengutamakan kepentingan pemerintah dalam menentukan informasi yang rahasia (excessive secrecy by government), dan oleh karenanya mengancam akses publik terhadap informasi pemerintah.

untuk memperoleh prestasi :

Belajar adalah hal wajib bagi semua siswa untuk menambah pengetahuan dan melatih kecerdasan siswa ke arah yang lebih baik. Siswa yang tidak belajar tentu memiliki ilmu pengetahuan yang sedikit dan jauh dari prestasi.
Orang tua mana yang suka melihat putra-putrinya tidak berprestasi di sekolah? Lalu bagaimana cara Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa?
Meningkatkan prestasi belajar siswa bukan hanya tugas para siswa itu sendiri. Selayaknya orang tua pun ikut mendukung agar siswa lebih semangat dalam belajar hingga mencapai prestasi membanggakan di sekolah.
Orang tua, saudara, guru di sekolah, maupun teman-teman sepermainan, bisa ikut memberi pengawasan atau dukungan moril pada siswa untuk giat belajar.

(sumber sebagian dari : http://windahapsari.blogspot.com)

Nama : Yayuk Devi Triyanti

Kelas : 1KA26

NPM : 19110689

 

tugas isd 7

BAB 7 "Masyarakat Perkotaan dan Masyarakat Pedesaan"

1. menyebutkan fungsi eksternal kota ?

1. Sebagai pusat pemukiman penduduk
2. Sebagai pusat kegiatan ekonomi
3. Sebagai pusat kegiatan social budaya
4. Pusat kegiatan politk dan administrasi pemerintah serta tempat kedudukan pemimpin pemerintahan.

(sumber: http://id.shvoong.com)

2. menjelaskan pengertian desa ?

1 kesatuan wilayah yg dihuni oleh sejumlah keluarga yg mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa);
2 kelompok rumah di luar kota yg merupakan kesatuan: di -- itu belum ada listrik;  
3 udik atau dusun (dl arti daerah pedalaman sbg lawan kota): ia hidup tenteram di -- terpencil di kaki gunung;  
4 kl tanah; tempat; daerah;

(Sumber : http://www.artikata.com/translate.php)

Desa
Menurut prof.Drs.Bintato, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, social, ekonomi, politik dan kulural yng terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbale balik dengan daerah lain.
Pola keruangan desa bersifat agraris yang sebagian atau seluruhnya terisolasi dari kota. Tempat kediaman penduduk mencerminkan tingkat penyesuaian penduduk terhadap lingkungan alam, seperti iklim, tanah, topografi, tata air, sumber alam, dan lain-lain. Tingkat penyesuaian penduduk desa terjhadap lingkungan alam bergantung factor ekonomi, social, pendidikan dan kebudayaan.
Cirri-ciri masyarakat desa antara lain sebagai berikut :
1. System kehidupan umumnya bersifat kelompok dengan dasar ekelurgaan (paguyuban).
2. Mansyarakat bersifat homogeny seperti dalam hal mata pencahariaan, agama dan adat istiadat.
3. Diantara warga desa mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bla dibandingkan dengan masyarakat lain di luar batas wilayahnya.
4. Mata pencahariaan utama para penduduk biasanya bertani.
5. Factor geografis sangat berpengaruh terhadapa corak kehidupan masyarakat.
6. Jarak antara tempat bekerja tidak terlalu jauh dari tempat tinggal.

(sumber : http://id.shvoong.com/social-sciences/1995187-pengertian-desa-dan-ciri-cirinya/)

Nama : Yayuk Devi Teriyanti

Kelas : 1KA26

NPM :19110689 

tugas isd 7

isd 6

1. Mahasiswa dapat menyebutkan 4 pokok hak asasi dalam 4 pasal yang tercantum pada UUD 1945 ?

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

BAB X HAK ASASI MANUSIA 

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29 Ayat 2

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agama dan kepercayaanya itu."

BAB PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30 ayat (1)

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 

(sumber : http://www.jevuska.com/topic/isi+pasal+27+28+29+30+31.html )

2. mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian "Elite" ?

Berikut pengertian dari elite :

1 orang-orang terbaik atau pilihan dl suatu kelompok; 

2 kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi (kaum bangsawan, cendekiawan, dsb); 

(sumber : http://www.artikata.com/arti-58695-elite.php ) 

STUDI KASUS

KASUS BESAR ELITE BELUM TERSENTUH

Berakhirnya seratus hari agenda utama kinerja awal pemerintahan SBY-JK menimbulkan berbagai reaksi-penilaian, tanggapan dan bahkan gejolak sosial di tengah-tengah khalayak luas. Hasil temuan lapangan di tingkatan akar rumput menunjukkan bahwa wibawa politik pemerintahan menurun secara signifikan (Kompas/28/01/05). Dalam banyak hal, janji-janji politik sebagaimana yang dilontarkan olehnya sewaktu kampanye jauh dari harapan. Lantaran itu, muncul desakan kuat sejumlah kalangan agar pemerintah melakukan tindakan politik yang tegas dan nyata untuk mewujudkannya.
         Selama ini, pemerintah disinyalir kurang berani menempuh resiko mengambil keputusan penting menghadapi problema dan perubahan sosial bangsa sehari-hari. Terutama persoalan yang menyangkut penegakan supremasi hukum, pendidikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks penegakan supremasi hukum, sejumlah kasus-kasus besar yang diduga melibatkan beberapa elite politik tampaknya belum tersentuh sedikitpun. Apalagi mereka yang masih memiliki pengaruh secara langsung di kursi dewan baik pusat maupun daerah. Kemungkinan besar posisi dilematis kekuatan politik SBY-JK didalam struktur lembaga (ter)tinggi negara sedikit banyak mempengaruhinya.
          Disadari atau tidak, segala perilaku dan tindakan politik SBY-JK benar-benar dikontrol secara aktif oleh institusi pemerintahan termasuk lawan-lawan politiknya. Jika, misalnya, SBY-JK benar-benar melenceng dari koridor yang berlaku maka hal ini akan mempermudah bagi lawan-lawan politiknya melakukan praktek machiavelianisme dengan memanfaatkan pranata sosial-politik yang ada. Tujuan akhirnya tentu adalah mengambil alih kursi eksekutif yang dipegang oleh SBY-JK. Dalam banyak hal, undang-undang yang mengatur peralihan kekuasaan eksekutif jika presiden terpilih secara langsung terbukti melanggar aturan-aturan normatif hukum ketatanegaraan masih memiliki sejumlah kekurangan. Bahkan cenderung kontraproduktif disana-sini. Itulah sebabnya mengapa SBY-JK selama ini terkesan "berhati-hati" menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari.
          Terlepas dari itu, problema pelik yang dihadapi SBY-JK adalah kurang terjalinnya komunikasi politik untuk mensosialisasikan pelaksanaan agenda utama seratus hari pemerintah dari pusat ke daerah. Kesan yang dapat ditangkap selama ini, SBY-JK lebih memfokuskan penanggulangan dan rekonstruksi nasib korban bencana alam di Aceh dan Sumut. Akibatnya, pelaksanaan agenda penting seratus hari kinerja awal pemerintah nampaknya cenderung tersisihkan. Padahal masyarakat mengharapkan agar SBY-JK sesegera mungkin mewujudkannya karena pemerintahan masa lalu tidak mampu diharapkan.
         Sah-sah saja waktu seratus hari dijadikan patokan awal menilai kinerja pemerintahan SBY-JK. Namun demikian, merealisasikan semua tugas dan kewajiban sejatinya tidaklah cukup dilakukan dalam jangka waktu sesingkat. Sebab segala sesuatu memang harus memerlukan proses. Padahal mandat yang diberikan adalah lima tahun.
          Pada prinsipnya, beban dan tanggung jawab pemerintah selama ini merupakan warisan dari struktur problematik pemerintahan masa lalu. Karena itu, penilaian masyarakat terhadap seratus hari kinerja pemerintah tidak dapat dilakukan secara sepihak. Tanpa memperhatikan disertai landasan dan asumsi-asumsi obyektif mengenai penyelesaian struktur problematik bangsa yang tidak semudah selayaknya membalikkan telapak tangan.
           Penting untuk memberi kesempatan bagi SBY-JK untuk mewujudkan janji-janji politik dan menghabiskan masa jabatanya. Karena itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan.
        Pertama, penting sekali kiranya merekomendasikan pada semua elemen masyarakat untuk setiap enam bulan atau setahun sekali mengadakan evaluasi kinerja SBY-JK. Hal ini untuk menghindari upaya dan kepentingan politis dari beberapa elit politik yang bersebrangan dengannya. Untuk lebih mengefektifkan kontrol ini tentu saja pers memegang peran teramat penting. Namun perlu digaris bawahi, pers harus mampu melaksanakan fungsi profesionalismenya secara obyektif pula.
        Kedua, pemerintah SBY-JK jika selama ini sering dinilai lambat bahkan terkesan ragu-ragu, ke depan harus mampu mengubah pola sikap dan tindakan politik ke arah yang lebih tegas. Jika hal itu bisa dilakukan maka SBY-JK akan benar-benar mampu membawa arah positif bagi perbaikan nasib bangsa dan negara mendatang. Mengutip pendapat Giddens (2001:04), tidak ada peradaban yang tergesa mati tanpa didahului kematian refleksi. Dalam konteks ini, SBY-JK harus terus menerus melakukan refleksi-diri (self reflection) bahwa sebenarnya kekuasaan yang dimiliki adalah mandat dari rakyat. Sehingga, pengendali kekuasaan pun mau tidak mau berada di tangan rakyat. Dengan melakukan refleksi seperti itu, segala kiprah kebijakan politiknya benar-benar berlandaskan pada aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia.
           Pada gilirannya pemerintahan SBY-JK akan benar-benar “kuat” sekuat legitimasi yang diberikan oleh rakyat ketika Pemilu lalu. Karenanya, kekhawatiran terjadinya intrik-intrik politik yang dilakukan oleh sejumlah elit politik untuk mengambil alih kekuasan tidak perlu ada. Apalagi, melalui refleksi diri itu kemudian SBY-JK benar-benar dapat dan mampu menunjukkan serta membuktikan pada semua rakyat Indoensia bahwa selama masa pemerintahannya 2004-2009) telah terjadi perubahan-perubahan mendasar demi kejayaan kedinamisan Indonesia. Semoga terwujud!

(sumber : http://beta-chandra-wisdata.blogspot.com/2007/09/kasus-besar-elite-belum-tersentuh.html)

opini :

menurut saya ,

"elite" disini menunjukan kestrataan sosial . tingkatan mutu maupun derajat dari pandangan orang banyak .

Nama : Yayuk Devi Triyanti 

Kelas : 1KA26

NPM : 19110689

tugas isd 5

WARGANEGARA DAN NEGARA

1. Mahasiswa dapat menyebutkan sifat-sifat negara ?

Sifat negara antara lain :

1. Sifat memaksa

Tiap-tiap negara dapat memaksakan kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur kekuasaan.

2. Sifat monopoli

Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingan.

3. Sifat totalitas

Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Contoh : semua orang harus membayar pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan lainnya.

(http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/03/sifat-sifat-negara.html)

STUDI KASUS :

Sekelumit tentang Sekulerisme Turki

Turki menyimpan sejarah yang panjang mengapa negara yang sekitar 99% masyarakatnya beragama Islam itu beralih prinsip negaranya dari kekhalifahan menjadi sekuler. Sekularisme berawal dari proses pem-barat-an yang merupakan hasil dari gerakan revolusioner yang ditimbulkan oleh banyak faktor sejak kemunduran imperium Osmaniyah. Momentum gerakan ini terjadi setelah revolusi Perancis dan berkembang dengan kuat sepanjang abad XIX. Hasil langsung dari gerakan ini adalah revolusi Turki Muda 1908 yang merupakan awal pertumbuhan nasionalisme Turki dan pembentukan Republik Turki.

Pasca Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan pada pihak Jerman dan Turki, sebagai pihak yang menang perang, tentara Sekutu  masuk dan menduduki bagian-bagian tertentu di kota Istanbul. Sementara itu, Yunani dengan bantuan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat hendak merampas kembali wilayah- wilayahnya dari Turki. Kehadiran tentara sekutu dan Yunani menimbulkan amarah dan semangat rakyat Turki untuk mempertahankan tanah air mereka. Dalam suasana serupa inilah tampil Mustafa Kemal yang dengan gagah berani berjuang menyelamatkan Kerajaan Ottoman dari kehancuran total dan ekspansi Eropa. Atas usaha Mustafa Kemal dibentuk Majelis Agung pada tahun 1920 dan Ia terpilih sebagai ketuanya. Setahun kemudian disusun konstitusi baru yang menjelaskan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat. Dari hari ke hari kedudukan Mustafa Kemal semakin kuat di mata rakyat. Dalam kedudukannya sebagai panglima dari semua pasukan yang ada di Turki Selatan, Mustafa Kemal membentuk pemerintahan tandingan di Anatolia, sebagai imbangan terhadap kekuasaan Sultan Abdul Madjid II di Istanbul. Hal ini dilakukannya karena Ia melihat Sultan sudah berada di bawah kekuasaan Sekutu.

Akhirnya, pada tahun 1922  Majelis Agung di bawah pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan jabatan sultan. Ia kemudian memproklamasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Pada tahun 1924 jabatan khalifah juga dihapuskan dan Abdul Madjid II, khalifah terakhir, diperintahkan meninggalkan Turki.

(http://tralalatrilili.wordpress.com/2010/01/03/kehidupan-beragama-di-negara-sekuler-studi-kasus-di-turki/)

   2. Mahasiswa dapat menyebutkan 2 bentuk negara ?

1. • Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurs oleh pemeintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
   • Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.

b.  Negara Serikat (Federasi) : Suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asala mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dengan negara serikat, berarti ia telah melepaskan sebagian kekuasaanna dengan menyerahkan kepada negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (limiatif) yang merupakan delegated powers (kekuasaan yang didelegasikan).
Kekuasaan Asli ada pada negara bagian karena berhbungan langsung dengan rakyatnya. Penyerahan kekuasaannya kepada negara serikat adlah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri. Pertahanan Negara, Keuangan, dan urusan Pos. Dapat juga diartikan bahwa bidang kegiatan pemerintah federasi adalah urusan-urusan selebihnya dari pemerintah negara-negara bagian (residuary powers).

(http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/civi-education-f8/bentuk-bentuk-negara-dan-pemerintahan-t41.htm) 

 


Nama : Yayuk Devi Triyanti
Kelas : 1KA26
NPM : 19110689